JAKARTA, PEMUDATANIKARAWANG.COM – Pemerintah memastikan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan terkait efisiensi atau pengurangan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program yang menjadi salah satu prioritas utama Presiden Prabowo Subianto tersebut masih dalam tahap evaluasi dan penghitungan kebutuhan anggaran agar pelaksanaannya dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat ditemui di Kompleks Parlemen DPR RI, Senin (15/6/2026). Ia menegaskan bahwa informasi yang berkembang mengenai adanya efisiensi anggaran MBG belum dapat dipastikan karena pemerintah masih melakukan berbagai perhitungan dan koordinasi lintas kementerian maupun lembaga terkait.
Menurut Purbaya, pemerintah perlu memastikan seluruh kebutuhan pembiayaan program dihitung secara cermat agar pelaksanaan MBG dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok rentan lainnya yang menjadi sasaran program.
“Belum tentu efisiensi. Pemerintah masih menghitung kebutuhan anggaran dan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait,” ujar Purbaya.
Ia menjelaskan bahwa rencana pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, sebelumnya sempat dijadwalkan untuk membahas berbagai aspek pelaksanaan program. Namun pertemuan tersebut belum terlaksana karena adanya agenda lain yang mengharuskannya menghadap Presiden Prabowo.
Meski demikian, Purbaya memastikan koordinasi akan tetap dilakukan dalam waktu dekat. Ia juga menekankan bahwa agenda pertemuan tersebut tidak serta-merta membahas pemangkasan atau pengurangan anggaran, melainkan lebih kepada sinkronisasi kebutuhan program dengan kondisi fiskal negara serta evaluasi pelaksanaan di lapangan.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo yang dirancang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, terutama generasi muda.
Program ini lahir dari kesadaran bahwa masalah gizi masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kekurangan gizi pada anak dapat berdampak pada perkembangan fisik, kemampuan belajar, produktivitas, hingga daya saing bangsa di masa depan.
Karena itu, MBG tidak hanya dipandang sebagai program bantuan makanan semata, melainkan sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
Melalui program tersebut, pemerintah berharap angka stunting dapat terus ditekan, kualitas kesehatan anak meningkat, serta tercipta generasi yang lebih sehat, cerdas, dan produktif untuk menyongsong visi Indonesia Emas 2045.
Selain memberikan manfaat langsung bagi penerima program, MBG juga memiliki dampak ekonomi yang cukup luas. Dalam pelaksanaannya, program ini melibatkan berbagai sektor usaha dan kelompok masyarakat mulai dari petani, peternak, nelayan, pelaku UMKM, koperasi, hingga penyedia jasa katering dan distribusi pangan.
Keterlibatan berbagai pihak tersebut menjadikan MBG sebagai salah satu instrumen penggerak ekonomi rakyat. Permintaan bahan pangan yang meningkat melalui program ini memberikan peluang pasar yang lebih besar bagi produk-produk pertanian, peternakan, dan perikanan lokal.
Di berbagai daerah, keberadaan MBG bahkan mulai menciptakan lapangan kerja baru, memperkuat rantai pasok pangan lokal, dan meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat.
Karena itu, berbagai kalangan menilai keberlangsungan program ini memiliki arti penting tidak hanya bagi sektor kesehatan dan pendidikan, tetapi juga bagi pembangunan ekonomi nasional secara keseluruhan.
Pernyataan Menteri Keuangan sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan negara. Evaluasi kebutuhan anggaran merupakan langkah yang lazim dilakukan untuk memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan negara memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
Pemerintah ingin memastikan bahwa pelaksanaan MBG berjalan dengan tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel. Oleh sebab itu, setiap kebutuhan anggaran akan dihitung berdasarkan kebutuhan riil di lapangan serta target penerima manfaat yang terus berkembang.
Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara pelaksanaan program prioritas nasional dengan stabilitas fiskal negara.
Dengan adanya penjelasan dari Menteri Keuangan, masyarakat diharapkan tidak terburu-buru menyimpulkan bahwa pemerintah akan mengurangi atau menghentikan Program Makan Bergizi Gratis. Hingga saat ini, belum ada keputusan resmi mengenai efisiensi anggaran MBG.
Sebaliknya, pemerintah masih melakukan kajian dan koordinasi untuk memastikan program unggulan Presiden Prabowo tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia.
Ke depan, hasil koordinasi antara Kementerian Keuangan, Badan Gizi Nasional, serta berbagai kementerian dan lembaga terkait akan menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan anggaran yang paling sesuai untuk mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu program strategis nasional.
(Emed Tarmedi)
