KARAWANG, PEMUDATANIKARAWANG.COM – Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, S.E menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukanlah kegiatan komersial semata, melainkan bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin pemenuhan gizi anak-anak Indonesia.
Penegasan tersebut disampaikan di hadapan 1.006 peserta yang terdiri dari Kepala Satuan Pelayanan (Kasatpel), yayasan, serta mitra MBG dari wilayah Karawang dan Purwakarta dalam kegiatan pengarahan yang digelar di Hotel Mercure, Rabu (1/4/2026).
Dalam sambutannya, Bupati menekankan bahwa pelaksanaan MBG merupakan mandat langsung dari Badan Gizi Nasional (BGN), sehingga seluruh pihak wajib menjalankan program sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang telah ditetapkan.
“Kalau ada dapur yang tidak sesuai prosedur BGN, saya tidak akan ragu untuk melaporkannya langsung. Ini bukan hanya soal membuat anak kenyang, tetapi memastikan kebutuhan gizi mereka terpenuhi secara optimal,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret penguatan pengawasan, Pemerintah Kabupaten Karawang akan segera meluncurkan portal digital khusus untuk program MBG. Melalui sistem ini, seluruh mitra diwajibkan mengunggah laporan kegiatan secara harian yang akan dimonitor langsung oleh kepala dinas terkait.
Selain itu, Bupati juga merencanakan forum evaluasi rutin setiap satu hingga dua bulan sekali dengan melibatkan yayasan dan mitra. Evaluasi berkala ini dinilai penting guna menjaga konsistensi kualitas makanan, keamanan pangan, serta keberlanjutan program di lapangan.
Meski menerapkan pengawasan ketat, Pemkab Karawang tetap berkomitmen memberikan kemudahan administratif dan dukungan kepada para mitra pelaksana. Hal ini dilakukan agar ekosistem program MBG tetap kondusif dan mampu berjalan secara optimal.
“Program ini adalah misi besar untuk masa depan generasi kita. Jadi jangan dilihat sebagai peluang bisnis semata. Ini adalah bentuk tanggung jawab negara untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan kuat,” ujar Bupati.
Berdasarkan data terbaru, saat ini Kabupaten Karawang telah memiliki 214 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dari jumlah tersebut, sebanyak 84 unit telah mengantongi Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sementara sisanya masih dalam proses pemenuhan standar.
Pemerintah Kabupaten Karawang menargetkan seluruh SPPG dapat memenuhi standar higienitas dan kualitas gizi sesuai ketentuan nasional, sehingga manfaat program MBG dapat dirasakan secara merata dan berkelanjutan oleh masyarakat.
(Emed Tarmedi)
