JAKARTA, PEMUDATANIKARAWANG.COM – Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam penyampaian awal Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 menjadi sinyal penting arah kebijakan ekonomi pemerintah ke depan.
Menurut Muhammad Sirod, Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, pidato tersebut memperlihatkan perubahan penting dalam pendekatan komunikasi ekonomi pemerintah. APBN tidak hanya diposisikan sebagai instrumen fiskal, tetapi juga sebagai alat strategis untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, memperkuat stabilitas sosial, dan mengawal transformasi ekonomi nasional.
Ia menilai, target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2027 di kisaran 5,8 hingga 6,5 persen merupakan bentuk optimisme yang lebih terukur. Sebab, dalam hampir dua dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi nasional cenderung bergerak di sekitar angka 5 persen.
“Target tersebut menjadi perhatian karena Indonesia masih menghadapi tantangan untuk keluar dari jebakan pertumbuhan menengah atau middle growth trap. Untuk menembus pola pertumbuhan moderat, dibutuhkan kebijakan fiskal yang efektif, peningkatan produktivitas, penguatan industri nasional, serta pemerataan manfaat pembangunan,” ujar Muhammad Sirod.
Sirod menyebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2026 yang tercatat sekitar 5,61 persen menjadi salah satu dasar optimisme pemerintah. Namun, ia mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya dilihat dari angka makro.
Menurutnya, kualitas pertumbuhan menjadi hal penting, terutama karena struktur ekonomi Indonesia masih sangat bergantung pada konsumsi rumah tangga yang berkontribusi sekitar 53 hingga 54 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Karena itu, arah kebijakan fiskal pemerintah pada 2027 yang memberi perhatian pada perlindungan masyarakat, bantuan sosial, program pangan, serta perlindungan kelompok rentan dinilai sebagai strategi untuk menjaga daya beli masyarakat bawah sekaligus memastikan stabilitas sosial.
Sirod juga menilai target penurunan kemiskinan menuju kisaran 6 hingga 6,5 persen pada 2027, kemiskinan ekstrem mendekati nol persen, serta upaya menekan rasio gini menjadi bukti bahwa pemerintah ingin menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial.
Selain menjaga konsumsi dan perlindungan sosial, Sirod menyoroti pentingnya perbaikan kualitas penerimaan negara. Ia menilai pernyataan Presiden Prabowo terkait kebocoran devisa akibat praktik under invoicing ekspor menunjukkan bahwa pemerintah mulai menempatkan tata kelola perdagangan internasional sebagai isu strategis nasional.
“Praktik under invoicing berpotensi mengurangi penerimaan pajak, melemahkan cadangan devisa, dan membatasi kapasitas fiskal negara. Ini penting karena Indonesia masih bergantung pada ekspor komoditas primer seperti batu bara, kelapa sawit, nikel, dan mineral lainnya,” jelasnya.
Menurut Sirod, penguatan pengawasan cukai dan perpajakan juga menjadi langkah penting. Keberhasilan aparat Bea Cukai menggagalkan kebocoran pita cukai palsu senilai sekitar Rp570 miliar dinilai sebagai bukti bahwa perbaikan administrasi penerimaan negara harus terus diperkuat.
Ia menilai, pendekatan fiskal pemerintah mulai bergeser dari sekadar menaikkan tarif menuju perbaikan kualitas pengawasan, administrasi, dan kepatuhan. Langkah ini penting untuk melindungi industri nasional sekaligus mengamankan pendapatan negara.
Meski demikian, Sirod mengingatkan bahwa target ekonomi pemerintah tetap menghadapi tantangan dari respons pasar dan ketidakpastian global. Salah satunya terkait rencana penguatan peran BUMN dalam ekspor komoditas strategis seperti nikel, batu bara, dan kelapa sawit.
Menurutnya, pemerintah kemungkinan ingin membangun sistem kontrol devisa dan tata kelola ekspor yang lebih terintegrasi. Namun, dunia usaha masih menunggu kejelasan mekanisme implementasi, termasuk peran BUMN, struktur biaya, efisiensi perdagangan, serta dampaknya terhadap daya saing ekspor Indonesia.
Sirod juga menilai tekanan eksternal seperti kenaikan harga minyak dunia, ketegangan geopolitik, inflasi, subsidi energi, dan nilai tukar rupiah masih menjadi risiko utama dalam penyusunan RAPBN 2027.
Karena itu, penggunaan rentang asumsi makro yang relatif fleksibel, seperti inflasi 1,5 hingga 3,5 persen dan pertumbuhan ekonomi 5,8 hingga 6,5 persen, dinilai sebagai sikap fiskal yang lebih hati-hati.
“Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah meningkatkan kualitas belanja negara. Belanja APBN harus benar-benar diarahkan pada sektor yang memiliki dampak ekonomi langsung, seperti hilirisasi industri, ketahanan pangan, konektivitas logistik, industrialisasi berbasis sumber daya alam, dan penciptaan lapangan kerja,” ungkapnya.
Sirod menambahkan, strategi hilirisasi menjadi salah satu agenda utama untuk meningkatkan nilai tambah ekspor. Pemerintah ingin agar sumber daya alam Indonesia tidak hanya dijual dalam bentuk mentah, tetapi diolah di dalam negeri sehingga mampu memperkuat industri nasional, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan penerimaan negara.
Menurutnya, Indonesia memiliki modal struktural yang kuat untuk mendukung optimisme tersebut. Jumlah penduduk yang telah melampaui 280 juta jiwa, besarnya konsumsi domestik, bonus demografi, serta posisi strategis dalam rantai pasok global menjadi kekuatan penting bagi perekonomian nasional.
Namun, modal besar itu harus ditopang oleh kredibilitas kebijakan. Investor tidak hanya melihat ukuran pasar, tetapi juga memperhatikan kepastian hukum, kualitas regulasi, disiplin fiskal, efisiensi birokrasi, dan stabilitas politik.
Dengan demikian, Sirod menilai RAPBN 2027 akan diuji bukan hanya dari besarnya target pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjaga kepercayaan pasar dan menjalankan kebijakan secara efektif.
“Target ekonomi tidak boleh berhenti sebagai angka. Pertumbuhan harus benar-benar tercermin dalam peningkatan produksi, penciptaan lapangan kerja, penguatan industri domestik, dan kesejahteraan masyarakat secara riil,” pungkasnya.
(Emed Tarmedi)
